NTP Petani Tembus 131, Ini Kebijakan yang Disorot Mentan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131 dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Amran, angka itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Ia mengaitkan kenaikan NTP dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain penurunan harga pupuk, penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah, serta penugasan Bulog menyerap hasil panen.

“NTP itu 131, tertinggi sepanjang sejarah. Ini sesuatu yang baik bagi petani,” kata Amran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada petani, peternak, pekebun, serta pelaku usaha hortikultura yang berperan dalam produksi pangan nasional.

NTP 131 dan kebijakan untuk petani

NTP merupakan indikator yang membandingkan harga yang diterima petani dari hasil usaha pertanian dengan harga yang mereka bayarkan untuk kebutuhan rumah tangga dan produksi. Pergerakan angka ini digunakan untuk memantau kondisi ekonomi petani, meski tidak dengan sendirinya menggambarkan keadaan setiap petani secara merata.

Perbedaan komoditas dan wilayah membuat pengalaman petani bisa beragam. Struktur biaya petani padi, misalnya, tidak sama dengan petani hortikultura atau pekebun. Karena itu, angka NTP nasional perlu dibaca bersama kondisi di lapangan, termasuk biaya produksi dan harga jual hasil panen.

Salah satu kebijakan yang disoroti Amran adalah penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Ia menyebut kebijakan itu sebagai yang pertama dalam sejarah. Pemerintah berharap penurunan harga dapat mengurangi beban biaya usaha tani, terutama bagi petani yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar.

Namun, dampak kebijakan harga juga berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Distribusi yang tepat sasaran dan tersedianya pupuk pada waktu yang diperlukan menjadi bagian penting agar petani dapat menjalankan kegiatan tanam.

HPP gabah Rp 6.500 dan peran Bulog

Amran juga menyoroti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini dimaksudkan memberi harga pembelian yang layak sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga murah.

Untuk mendukung penyerapan, Perum Bulog ditugaskan menjadi offtaker atau pembeli hasil panen petani. Menurut Amran, penyerapan gabah oleh Bulog diharapkan membantu petani memperoleh kepastian pasar, terutama ketika panen berlangsung.

Pelaksanaan HPP, menurut keterangan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, membutuhkan penyerapan yang efektif dan pengawasan. Harga jual yang memadai juga perlu berjalan beriringan dengan upaya mengendalikan biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya.

Di luar kebijakan untuk petani, Amran menyampaikan perkembangan perdagangan sektor pertanian. Ia menyebut nilai ekspor pertanian pada 2025 mencapai Rp 166 triliun, sedangkan nilai impor turun Rp 41 triliun. Amran mengklaim kombinasi perubahan tersebut menghasilkan tambahan nilai sebesar Rp 208 triliun.

Ekspor, stok beras, dan target swasembada

Amran juga menyatakan stok beras Indonesia berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Ia menyebut pemerintah telah menerima permintaan ekspor beras dari salah satu negara dan mengatakan Indonesia sudah melakukan ekspor. Keterangan itu disampaikan sebagai bagian dari capaian sektor pangan yang dipaparkan pemerintah.

Pemerintah, menurut Amran, berupaya memperkuat ekosistem pertanian dengan menghubungkan produksi petani dan kebutuhan industri. Salah satu skema yang disebut ialah penyerapan jagung dengan peternak sebagai pembeli. Jika produksi berlebih, jagung dapat disalurkan ke Bulog melalui skema resi gudang.

Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah membahas pembangunan pabrik untuk menyerap kelebihan produksi telur ayam. Di sisi pakan, ia menyebut harga bungkil kedelai atau Soy Bean Meal yang disediakan pemerintah berada di level Rp 8.630, sementara harga di sektor swasta mencapai lebih dari Rp 10.000 per kilogram. Ia meminta Bulog mempercepat distribusi jagung untuk pakan melalui program SPHP.

Berbagai angka dan kebijakan tersebut menjadi pijakan pemerintah untuk mendorong swasembada pangan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya benar-benar menjangkau petani di berbagai wilayah, mulai dari akses pupuk dan penyerapan panen hingga harga jual yang menopang pendapatan mereka.