Rapor Prabowo-Gibran Merah, Ahli Beri Nilai 2,9

Rapor kinerja Prabowo-Gibran selama dua tahun pemerintahan mendapat nilai rendah dari masyarakat dan kalangan ahli dalam laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan. Kelompok masyarakat memberi skor rata-rata 4,7 dari 10 untuk kinerja kabinet, sedangkan para ahli memberi nilai 2,9.

Penilaian tersebut dihimpun pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 melalui survei terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli. Pengumpulan data menggunakan metode snowball sampling, menurut laporan bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang dipaparkan Direktur Celios Bhima Yudhistira pada Minggu malam, 11 Oktober 2026.

Penilaian ahli terhadap Prabowo dan Gibran

Skor untuk Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan jarak penilaian antara masyarakat dan kelompok ahli. Masyarakat memberi nilai 4,6 dari 10, sementara para ahli menilai kinerjanya 2,8. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat skor 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari ahli.

Dalam laporan yang sama, 93 persen responden ahli menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo belum memadai. Rinciannya, 71 persen menyebut kapasitas tersebut tidak memadai dan 22 persen menilainya kurang memadai. Temuan ini menggambarkan kekhawatiran para ahli terhadap kepemimpinan, arah kebijakan, dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

Bhima menjelaskan, rendahnya penilaian berkaitan dengan program prioritas yang dinilai kehilangan arah serta tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan pungutan pajak dan retribusi yang dianggap memberatkan. Sementara itu, 62 persen menilai pemerintah belum berhasil mengatasi pengangguran dan 53 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk dibanding tahun sebelumnya.

Tekanan ekonomi dan keresahan publik

Dampak ketidakpuasan juga tercermin dalam pilihan politik responden. Sebanyak 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo pada pemilu lalu menyatakan tidak akan memilihnya kembali. Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa persoalan ekonomi dan kebijakan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah.

Laporan itu turut mengukur keadaan psikologis masyarakat dalam menghadapi kebijakan dan kepemimpinan. Sebanyak 75 persen responden mengaku stres dengan kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen merasa tertekan oleh perilaku dan gaya kepemimpinan Prabowo.

Angka-angka tersebut merupakan hasil survei, bukan kesimpulan bahwa seluruh masyarakat memiliki pengalaman yang sama. Namun, besarnya proporsi responden yang mengaku terbebani menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut capaian program, tetapi juga dampak kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian strategis ikut mendapat sorotan

Evaluasi para menteri Kabinet Bayangan terhadap kementerian teknis Kabinet Merah Putih juga menunjukkan penilaian rendah di sejumlah sektor. Kementerian yang berkaitan dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, tata kelola kepresidenan, dan layanan sosial dasar termasuk yang mendapat perhatian.

Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik, memberi nilai 3 dari 10 kepada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Iqbal menyoroti respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dinilainya lamban dan lebih banyak bersifat reaktif. Ia juga mengkritik penanganan konflik agraria masyarakat adat yang berlarut-larut serta agenda transisi energi yang, menurut penilaiannya, terhambat oleh keberlanjutan proyek energi fosil.

Persoalan koordinasi antarlembaga turut menjadi catatan. Iqbal menilai pencegahan karhutla belum dilakukan secara terukur, sementara koordinasi yang lemah dapat memperburuk krisis ekologis. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari juga memberi nilai 3 dari 10 kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan kritik pada koordinasi antarlembaga dan disiplin hukum tata negara.

Daftar menteri dengan skor terendah

Dalam daftar 10 pejabat dengan penilaian kinerja rendah yang dikutip OWRITE, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat skor minus 159. Posisi berikutnya ditempati Menteri HAM Natalius Pigai dengan minus 158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan minus 103.

Pejabat lain yang masuk daftar ialah Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dengan minus 47, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan minus 43, serta Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid minus 24. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf masing-masing mendapat minus 17. Muhaimin Iskandar dan Fadli Zon sama-sama memperoleh minus 16.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai hasil tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Presiden. Ia mempertanyakan konsistensi perombakan kabinet karena, dari 10 pejabat yang disebut mendapat nilai rendah, menurut keterangannya hanya Pratikno yang telah terkena reshuffle. Jamiluddin menegaskan perlunya ukuran evaluasi yang jelas dan objektif.

Rapor ini menyajikan potret penilaian responden dan kritik para pengamat, bukan keputusan resmi mengenai nasib anggota kabinet. Ke depan, konsistensi pemerintah dalam memperbaiki koordinasi, menjawab tekanan ekonomi, dan menjelaskan dasar evaluasi pejabat akan menjadi bagian penting dari upaya memulihkan kepercayaan publik.