BSU 2026 Rp900.000 untuk 13,3 Juta Pekerja

Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi 13,3 juta pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV/2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan itu dihitung Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus.

Artinya, pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total Rp900.000 dalam satu kali pembayaran. Pemerintah memperkirakan anggaran program ini mencapai Rp12 triliun dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan Airlangga dan dikutip pada Senin, 5 Oktober 2026. Meski pemerintah telah menyebut jumlah penerima, nilai bantuan, serta periode program, rincian kriteria penerima dan jadwal pencairan tidak dijelaskan dalam keterangan yang menjadi dasar berita ini.

BSU 2026 dibayar sekaligus untuk tiga bulan

Skema BSU kali ini menetapkan bantuan Rp300.000 untuk setiap bulan selama tiga bulan. Karena pembayaran dilakukan sekaligus, nilai yang diterima pekerja dalam satu pencairan menjadi Rp900.000.

Airlangga menyebut program tersebut ditujukan kepada 13,3 juta pekerja yang memenuhi ketentuan. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci syarat pekerja, mekanisme penetapan penerima, maupun tanggal penyaluran. Karena itu, angka penerima dan nilai bantuan yang diumumkan belum cukup untuk memastikan siapa saja yang akan memperoleh BSU.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp12 triliun. Anggaran itu diambil dari APBN, yang menurut keterangan Airlangga sebagian besar ditopang penerimaan pajak. Sekitar 70 persen penerimaan APBN disebut berasal dari pajak.

Keterkaitan dengan pajak menjadi salah satu konteks pendanaan bantuan. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk program yang ditujukan untuk menjaga daya beli. Namun, pengumuman mengenai sumber anggaran tidak dengan sendirinya menjelaskan tahapan teknis pencairan atau daftar pekerja penerima.

Bantuan beras menyasar 33,24 juta keluarga

BSU bukan satu-satunya stimulus yang disiapkan pemerintah untuk kuartal IV/2026. Pemerintah juga merencanakan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan.

Bantuan beras itu ditujukan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat yang berada dalam desil 1 sampai 4. Airlangga menyebut kebutuhan anggaran program pangan tersebut diperkirakan sekitar Rp17,5 triliun.

Jumlah penerima bantuan pangan berbeda dari sasaran BSU. Program subsidi upah diarahkan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan, sedangkan bantuan beras diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam kelompok desil yang disebutkan pemerintah. Keduanya merupakan bagian dari stimulus ekonomi pada periode yang sama, tetapi memiliki kelompok sasaran dan bentuk bantuan berbeda.

Pemerintah siapkan kebijakan pajak untuk 2027

Di luar stimulus 2026, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan untuk tahun berikutnya. Rencana yang disebut Airlangga mencakup kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta kelanjutan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP).

Pemerintah juga berencana melanjutkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada 2027. Rencana tersebut menunjukkan bahwa insentif fiskal tidak hanya diarahkan pada bantuan langsung, tetapi juga pada sektor tertentu melalui fasilitas pajak.

Untuk industri perhiasan, pemerintah tengah mempertimbangkan fasilitas PPN yang berkaitan dengan penyerahan logam mulia. Airlangga mengatakan pemerintah akan menyusun standar baru kadar kemurnian emas agar pelaku industri dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Kadar kemurnian yang disebut dalam rencana itu adalah 99,9 persen.

“Untuk industri perhiasan, itu nanti akan dibuat standar baru di mana mereka bisa memanfaatkan PPN dengan fasilitas logam murni di 99,9%,” kata Airlangga.

Bagi pekerja yang mencari informasi BSU 2026, hal yang sudah diumumkan sejauh ini mencakup nilai total Rp900.000, skema pembayaran sekaligus, sasaran 13,3 juta pekerja, dan rencana penyaluran pada kuartal IV/2026. Kriteria penerima serta jadwal pencairan masih perlu menunggu penjelasan lebih terperinci dari pemerintah. Informasi lanjutan itu akan menjadi acuan penting untuk memastikan penerima dan waktu penyaluran bantuan.